ANGGARAN BERBASIS KINERJA

 PROGRAM PEMBEKALAN ANGGOTA DPRD

 

 

 

 

DISUSUN OLEH :

 

DR. Sadar Sukma Adnan, SE.,M.Pd.

 

 

 

 

 

 

Penyelenggara,

STIE Manajamen Industri dan Jasa Indonesia

Jakarta, Oktober 2006.

Oleh, DR. Sadar Sukma Adnan, SE.,M.Pd.

 

 

 

 

DAFTAR   ISI

 

BAB   I           PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA………………………….       3

  1. 1.    Pendahuluan …………………………………………………………..           3
    1. a.    Pengertian Keuangan Negara ……………………………..   3
    2. b.    Dasar Pemikiran Terbitnya UU No. 17 Tahun 2003..               4
  2. 2.    Reformasi Keuangan Negara …………………………………..        5
    1. a.    Discretion ………………………………………………………….            5
    2. b.    Budget Reform …………………………………………………..          5
    3. c.    Strategic Cost Reform ………………………………………..         6
    4. d.    Deficit Spending Reform …………………………………….         6
  3. 3.    Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan Negara ………..     6

Berdasarkan Paradigma Baru

  1. 4.    Ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara ……………….     7
  2. 5.    Birokrasi Pengelolaan Keuangan Negara …………………      8

 

BAB II            PRINSIP PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK MENCAPAI

STABILITAS PEREKONOMIAN …………………………………….. 10

  1. 1.    Peranan Pemerintah Dalam Mencapai Kemakmuran…  10
  2. 2.    Anggaran Negara Sebagai Pedoman

     Stabilitas  kebijakan Moneter …………………………………..  11

  1. 3.    Kebijakan Fiskal Sebagai Pendukung

      Kebijakan Moneter Secara Makro ……………………………  12

 

BAB  III          PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA …………  14

  1. 1.    Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja ……………………. 14
  2. 2.    Implikasi Anggaran Berbasis Kinerja ………………………  16
  3. 3.    Penyusunan Anggaran Berskala Perioritas ……………… 17

 

BAB  IV          EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

                      PEMANFATAAN ANGGARAN ………………………………………  21

  1. 1.    Penyusunan Rencana Anggaran Berbasis Kinerja …..  21
  2. 2.    Penetapan Anggaran Berskala Perioritas ………………..  21
  3. 3.    Pengelolaan Keuangan Negara ……………………………….  23
    1. a.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara …………  24
    2. b.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah …………  25
  4. 4.    Pertanggungjawaban

      Keuangan Negara (APBN & APBD) …………………………. 27

  1. a.    Pendekatan Substansial …………………………………….  27
  2. b.    Pendekatan Moralitas ………………………………………..  28
  3. 5.    Standar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana

an APBN dan APBD ……………………………………………….  28

 

 

 

 

RENCANA PENYUSUNAN MAKALAH SEBAGAI SALAH SATU SYARAT BAHAN UNTUK SERTIFIKASI JABATAN DOSEN

 

 


BAB  I

PENGELOLAAN  KEUANGAN  NEGARA

  1. I.      PENDAHULUAN

 

Bangkitnya era reformasi bangsa Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai oleh adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan negara Indonesia dan merubah seluruh tatanan kehidupan bangsa telah membawa kehidupan bangsa Indonesia kearah perubahan paradigma secara multi kompleks, termasuk perubahan paradigma dari tatanan keuangan negara yang transparan, profesional dan akuntabel. Reformasi pengelolaan keuangan negara ini mencakup adanya keleluasaan di dalam pengurusan keuangan negara, baik pengurusan keuangan negara di pusat dan khususnya lebih terasa bagi pemerintahan daerah dalam rangka mengelola sumber pendapatan dan membelanjakannya sesuai dengan APBD yang disyahkan oleh DPRD.

Berdasarkan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan negara maka terjadi pula perubahan paradigma pengawasan yang semula dilakukan secara vertikal dan bercirikan sentralistis, hirarkis maka berubah menjadi horizontal kontrol dimana pengawasan dilakukan secara horizontal oleh DPR dan DPRD, dan berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara peranan Badan Pemeriksa Keuangan RI sangat besar, baik menyangkut wewenang dan tanggung jawab agar pengelolaan keuangan negara dapat berjalan sesuai prosedur dan harapan yang ada.

 

  1. a.     Pengertian Keuangan Negara

Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun beruapa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun kajian tentang keuangan negara seperti yang dimaksud di atas berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 1 adalah meliputi:

Penerimaan dan pengeluaran negara, yaitu berupa uang masuk dan keluar melalui kas negara.

Penerimaan dan pengeluaran daerah, yaitu berupa uang masuk dan keluar melalui kas daerah

Kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dikelola berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2000 tentang otonomi daerah, baik berupa pengelolaan sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang inventaris negara, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara maupun perusahaan daerah

Hak negara untuk memungut pajak dan mengeluarkan, mengedarkan uang maupun melakukan pinjaman

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan keuangan umum serta tagihan pihak ketiga.

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau untuk kepentingan umum. 

 

 

  1. b.    Dasar Pemikiran Terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2003

Berdasarkan semangat reformasi yang dicanangkan oleh sejak pemerintahan Presiden Habibie dan dijabarkan pada misi otonomi daerah yang diatur di dalam UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaa sumber daya keuangan, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut dijabarkan lebih rinci pada PP nomor 105 tahun 2000 yang memberikan semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan semangat demokrasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Lebih rinci agar pelimpahan wewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat tercapai secara transparan, akuntabel serta yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaa sumber daya keuangan, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pada semangat otonomi daerah tersebut terdapat desentralisasi pada lima dimensi yaitu (1) desentralisasi fiskal, (2) desentralisasi revenue, (3) desentralisasi xpenditure, (4) desentralisasi asset, dan (5) desentralisasi personil.

  

 

2. REFORMASI KEUANGAN NEGARA

 

Reformasi ini mulanya ditandai oleh adanya gerakan moralitas secara nasional yang dipelopori oleh mahasiswa, kemudian merambah pada reformasi politik, yang pada prinsipnya menghendaki perubahan menuju keseimbangan kekuasaan lembaga negara yang semula dikenal strong government menuju good corporate government. Hal ini dapat terjadi apabila adanya keseimbangan kekuasaan pemerintah (Presiden) dengan kekuasaan lembaga negara lainnya sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga tinggi negara.

Adapun krakteristik dari wacana good government adalah sebagai berikut:

a)     Berwawasan ke depan (visi strategic)

b)    Terbuka (transparan)

c)     Cepat tanggap (responsif)

d)    Bertanggung jawab (akuntabel)

e)     Profesional dan kompeten

f)      Efisien dan efektif

g)    Desentralistis

h)    Demokratis

i)      Mendorong partisipasi masyarakat

j)      Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat

k)     Menjunjung supremasi hukum

l)      Berkomitmen pada pengurangan kesenjangan

m)   Berkomitmen pada tuntutan pasar

n)    Berkomitmen pada lingkungan hidup

 

Berdasarkan tuntutan reformasi politik tersebut yang diharapkan adanya good corporate government maka secara refleksi dituntut pula adanya reformasi keuangan negara, adapun tuntutan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

a)     Discretion Reform, reformasi ini mencakup adanya keleluasaan di dalam pengu-rusan keuangan negara, khususnya lebih terasa bagi pemerintahan daerah dalam mengelola sumber pendapatan dan belanja sesuai APBD yang disahkan oleh DPRD. Seiring dengan adanya keleluasaan (disvretion) tersebut terjadi perubahan pengawasan yang semula dilakukan secara vertikal dan bercirikan sentralistis, hierarkis berubah menjadi horizontal kontrol dimana pengawasan dilakukan secara horizontal oleh DPR dan DPRD, yang dibantu oleh BPK dan BPKP

b)    Budget Reform, reformasi di bidang anggaran yang memisahkan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan juga akan bergeser menjadi anggaran menurut organisasi, jenis belanja serta fungsinya, sehingga konsekuensinya apabila ada pergeseran anggaran harus persetujuan DPR/DPRD. Demikian pula dari hasil prestasi kerja maka pelaksanaan anggaran harus diukur sampai seberapa jauh pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, oleh karena itu pengukuran kinerja (performance measurement indicator) sudah harus diciptakan guna mengukur kinerja pemerintah.

c)     Strategic Cost Reform, Dalam otonomi daerah pembiayaan bukan hanya berasal dari pembiayaan pemerintah pusat melalui dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun juga melalui pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dimungkinkan pula memperoleh pinjaman baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebaliknya pemerintah pusat juga dimungkinkan memperoleh pinjaman dari pemerintah daerah manakala pemerintah daerah memperoleh surplus.

d)    Deficit/surplus Spending Reform, untuk perlakuan akuntansi terhadap defisit anggaran sudah lebih obyektif. Pada waktu sebelum reformasi tidak pernah dikenal deficit anggaran karena penerimaan pinjaman dicatat sebagai penerimaan negara sehingga di dalam APBN dan APBD tidak mengenal defisit anggaran, demikianpun juga tidak mengenal adanya surplus anggaran. Namun setelah otonomi daerahg setiap tahun baik pmerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menghitung deficit / swurplus anggaran yang sebenarnya. Apabila terjadi defisit maka selanjutnya dicarikan pemecahan maslah guna mengatasinya, sedangkan apabila terjadi surplus maka harus dialokasikan untuk kesejahteraan aktual masyarakat atau bahkan melunasi hutang luar negeri dan khususnya berorientasi untuk prospektif regenerasi agar kelak tidak meninggalkan beban bagi generasi berikut.  

 

 

  1. 3.     KAIDAH-KAIDAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

 

Ada beberapa kaidah pengelolaan keuangan negara berdasarkan paradigma baru pada era reformasi ini yaitu pencerminan secara praktis tentang;

  • Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, hal ini mencerminkan bahwa pelaksana-an anggaran berbasis kinerja lebih menekankan pada penerapan sistem anggaran berencana dan berprogram, yaitu lebih memperioritaskan arah anggaran yang biasanya disusun berdasarkan lembaga dan pemasukan menjadi anggaran berbasis pelaksanaan. Hal ini juga berarti menerapkan sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hubungan antara berbagai hasil dari program-program dan masukan-masukan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dengan demikian akan memudahkan untuk menganalisis rencana alternatif bagi pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan/direncanakan.
  • Profesionalitas, yakni dimulai dari penyusunan rencana anggaran, pengelolaannya dan sampai pada tahap pertanggungjawaban dituntut untuk dilaksanakan secara profesionalitas, yaitu merupakan kolaborasi antara kesepadanan kemampuan dan keterampilan serta pengambil kebijakan yang menfokuskan kinerja yang efektif dan efisien, baik kinerja dari sudut proses maupun dari sudut hasil, dampak dan manfaat. 
  • Proporsionalitas, cerminan praktis dari tuntutan proporsional adalah tujuan dari anggaran yang diencanakan untuk pengelolaannya diharapkan sesuai dan sepadan dengan tuntutan keberadaan masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat kini, katakan saat kini lapangan kerja sangat minim dan penggangguran sangat besar maka secara proporsional anggaran yang direncanakan hendaknya secara proporsional dapat menjawab tantangan bangsa Indonesia pada saat kini
  • Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, sebagai salah satu upaya konkrit dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi adalah terdapatnya transparansi yang akuntabel dari pengelola keuangan negara, hal ini berarti setiap saat siapapun dan kapanpun apabila ingin melakukan verifikasi tentang pengelolaan keuangan negara bagi para pejabat pemerintah maka telah disiapkan sistem dan instrumennya termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
  • Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri, berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 30 telah ditegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah akan mempertang-gungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan realisasi anggaran ini selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.   

 

 

  1. 4.     KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

 

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat maupun pemeintah daerah harus dikelola secara tertib, taat para peraturan perundang-undangan , profresional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan anggaran, penetapannya, penguasaannya, pengelolaan, penggunaannya, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Anggaran pendapatan dan belanja dapat dibedakan menjadi  dua, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah pusat dan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah  (APBD) yang dikelola oleh pemerintah daerah. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI., sedangkan APBD adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.

APBN dan APBD serta perubahannya dan pertanggungjawaban dari pelaksanaannya setiap tahun ditetapkan dengan Undang-undang. Disamping itu semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN/APBD.

Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya, atau pada tahun yang bersangkutan engan catatan adanya revisi anggaran bila memungkinkan. Dalam hal surplus penerimaan negara sebagaimana dimaksud di atas yang akan digunakan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara, atau digunakan untuk pembayaran hutang, ataupun untuk program kemakmuran rakyat yang memberikan prospektif bagi regenerasi pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Ada beberapa fungsi yang tersirat pada APBN dan APBD yaitu:

a)     Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b)    Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c)     Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengn ketentuan yang telah ditetapkan.

d)    Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara terus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e)     Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

f)      Fungsi stabilitasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Dalam pelaksanaan anggaran keuangan negara maka tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

 

  1. 5.     BIROKRASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Prinsip birokrasi pengelolaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan kekuasaan pengelola keuangan baik untuk kekuasaan pemerintahan pusat maupun kekuasaan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan darah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk pelaksanaan keuangan negara dikelola oleh :

  1. a.     dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pengelola APBD
  2. b.    dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. 1.     menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
  2. 2.     menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  3. 3.     melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
  4. 4.     melaksanakan fungsi bendahara umum daerah ;
  5. 5.     menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Adapun tugas kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai wewenang untuk : 

  1. 1.     menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinya;
  2. 2.     menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  3. 3.     melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  4. 4.     melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  5. 5.     mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinya; untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

 

 


B A B   II

PRINSIP PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK MENCAPAI

STABILITAS PEREKONOMIAN

 

 

 

 

  1. 1.     PERANAN PEMERINTAH DALAM MENCAPAI KEMAKMURAN

 

Sebagaimana yang dicanangkan dalam peraturan dan perundang-undangan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah harus ikut serta dalam kegiatan ekonomi, hal ini harus dilakukan karena ada berbagai hal yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat sendiri antara lain :

a)     Pengendalian inflasi dan deflasi,

Keadaan perekonomian tidak dapat diatasi langsung oleh masyarakat dan mekanisme pasar, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen berupa kebijakan moneter dan kebijakan fiscal. Dalam keadaa inflasi yang membesar pemerintah melakukan pengurangan pengeluaran dan peningkatan penerimaan dan mengeluarkan kebijakan uang ketat, dan sebaliknya pada saat deflasi.

b)    Penyediaan barang-barang publik, baik mencakup stabilitas 9 bahan pokok maupun infra struktur dan supra struktur bagi kebutuhan masyarakat luas, seperti jembatan, jalan, keamanan, pertahan nasional dan lain-lain.

c)     Menanggulangi suasana monopoli dan monopsoni, merupakan penguasaan pasar secara tunggal dan penguasaan sumber/pasokan secara tunggal, hal ini bila dikuasai oleh sector swasta akan memberikan suasana yang tidak sehat apalagi untuk kebutuhan masyarakat luas, harus pemerintah mencegahnya khususnya barang/jasa yang nilainya strategis bagi kebutuhan masyarakat luas.

d)    Menjaga stabilitas produksi, berlebihannya barang/jasa produksi maka akan mengakibatkan meningkatnya inflasi, namun semua ini sebenarnya dapat dicegah oleh permintaan pasar, yang penting pemeintah perlu mengatur tingkat stabilitas dan kontinuinitas barang/jasa bagi kebutuhan masyarakat luas.

e)     Pengambilalihan resiko ekonomi, pada umumnya masyarakat sangat mendambakan kesejahteraan dan berbagai kemudahan dalam memperoleh berbagai kebutuhan, namun secara individu masyarakat biasa cenderung tidak ingin terjun dalam kegiatan usaha yang beresiko tinggi, mau tidak mau harus ditanggung oleh pemerintah, seperti riset teknologi, penanggulangan bencana alam, distribusi barang konsumsi, penjaminan deposito dan lain-lain.

f)      Biaya dan Manfaat antara sector privat dan social, kenyataannya banyak perusahaan yang tidak mampu mengukur factor-faktor eksternal yang berkaitan dengan tanggung jawab social, dan memrhitungkannya dalam pembiayaan usaha dari hasil produksinya. Bagi perusahaan harga dipasar menjadi dasar pertimbangan untuk mengukur biaya dan penetapan kebijaksanaan harga, dimana dari padanya ia mengukur kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Sebagai contoh dari hasil limbah yang ada pada suatu perusahaan, sering kali pihak perusahaan tidak ingin memperhitungkan penanggulangan limbah tersebut sebagian dari biaya produksi, sehingga pemerintah harus melakukan regulasi untuk menanggulangi sebagai perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu biaya-biaya yang berkaitan dengan benefit social harus ditanggulangi oleh pemerintah. 

g)    Menjaga keseimbangan pendapatan masyarakat, kesenjangan atau perbedaan pendapatan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang terjadi secara alamiah yang ditimbulkan oleh kurangnya kesempatan dalam menggunakan fasilitas yang tersedia, rendahnya pendidikan/keterampilan, kurangnya kreativitas dan inovasi orang-perorangan. Faktor kemalasana, kondisi lingkungan dan kecilnya kesempatan kerja, hal ini menjadi tanggung jawab pihak pemerintah mengingat akan mempengaruhi hubungan social dalam masyarakat dan tersendatnya perkembangan perekonomian

 

 

  1. 2.     ANGGARAN NEGARA SEBAGAI PEDOMAN STABILITAS KEBIJAKAN MONETER

Sesuai dengan konstitusi Undang-undang Dasar Republik Indonesia telah digariskan, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban negara (pemerintah) yaitu menjaga kelangsungan kedaulatan negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Salah satu instrumen yang perlu diperhatikan agar dapat dipenuhi kewajiban pemerintah tersebut adalah menyangkut (a) kebijakan moneter, dan (b) kebijakan fiskal. Hal ini sangat signifikan terhadap keberhasilan kinerja akan kewajiban dan pengeluaran negara dengan indikator-indikator pembiayaan berdasarkan program yang telah diperioritaskan, persoalannya tentu tidak terlepas dengan aspek sumber-sumber pembiayaan dan penerimaannya, dari mana dan bagaimana agar sumber pembiayaan dan sumber penerimaannya dapat memenuhi berbagai pelaksanaan program tanpa mengorbankan kewajiban-kewajiban lain terutama yang langsung tersentuh pada hajad hidup masyarakat kecil.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka mengatur penawaran uang dan tingkat bunga agar tidak terjebak pada fluktuasi perekonomian yang merugikan seperti pada tingkat inflasi atau tingkat deflasi yang ekstrim. Kebijakan moneter ini dapat diklasifikasi dalam dua kategori yaitu (1) kebijakan moneter kuantitatif, dapat berupa jual beli surat-surat berharga dalam pasar terbuka untuk mencari keseimbangan peredaran uang dan barang, kemudian pengaturan tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus dibayar bank-bank umum agar terhindar pada situasi inflasi yang merugikan, dan juga mungkin tentang pengaturan cadangan minimum yang harus disimpan bank-bank umum agar tercapainya tingkat likuiditas yang aman bagi operasional bank-bank umum.

 

 

  1. 3.     KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI PENDUKUNG KEBIJAKAN MONETER SECARA MAKRO

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan suatu pola untuk memperbesar atau memperkecil pendapatan nasional dengan menggunakan instrumen penerimaan / pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Bila merujuk pendapat John F. Due (1968), kebijakan fiskal akan bermanfaat untuk;

a)     Menjamin pertumbuhan perekonomian, hal ini dapat dicapai apabila terdapatnya laju pertumbuhan potensial, dengan mempertahankan kesempatan kerja yang optimal

b)    Mencapai tingkat harga yang stabil dan wajar

c)     Meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengorbankan pencapaian tujuan lainnya dari masyarakat.

 

Jadi pada prinsipnya berdasarkan pendapat tersebut di atas secara sitensis dapat disimpulkan bahwa dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu mempertahankan kesempatan kerja secara optimal dan stabilitas harga.

 

Ada beberapa jenis kebijakan fiskal yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu diantaranya;

a)     Pembiayaan fungsional, konsep ini mengkaji tentang pengeluaran pemerintah, pajak dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat untuk menggali sumber penerimaan tetapi digunakan juga untuk mengatur pengeluaran sektor swasta, pinjaman luar negeri maupun dalam negeri dilakukan untuk mengatur terjadinya inflasi yang berlebihan, sedangkan pencetakan uang dalam bentuk obligasi dapat dilakukan apabila pencapaian target pajak dan pinjaman tidak tepat.

b)    Pendekatan anggaran terkendali, merupakan pengelolaan anggaran yang terkendali bagi pengeluaran pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman yang ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi, dan selalu dilakukan penyesuaian agar anggaran dapat dibuat defisit atau surplus sesuai dengan situasi yang dihadapi.

c)     Pendekatan stabilitas anggaran, merupakan konsep yang menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian.

d)    Pendekatan anggaran belanja berimbang, merupakan konsep anggaran yang berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang, yaitu adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B A B   III

PENYUSUNAN ANGGARAN  BERBASIS  KINERJA

 

 

 

 

  1. 1.     PENGERTIAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

 

Sejak tahun 2001 sampai saat kini pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi keuangan negara, salah satu jabaran pelaksanaannya adalah penerapan anggaran berbasis kinerja dengan prinsip adanya perlakuan terhadap surplus dan defisit. Hal ini memberikan implikasi yang cukup luas terhadap penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, artinya mereka telah dicanangkan bekerja sesuai denghan target yang telah ditentukan sebelumnya, apabila target yang dicapai tidak tercapai sesuai realita yang ada maka anggaran keuangan negara akan mengalami defisit, sebaliknya apabila target yang dicapai realitanya melampaui maka anggaran keuangan negara mengalami surplus. Persoalannya bagaimana mengantisipasi agar target tercapai dan kalau tidak tercapai atau melampaui target apa dan bagaimana solusi yang terbaik, yaitu yang berprinsip pada kemakmuran dan prospektif masa depan regenerasi yang lebih cerah.

Apabila dikaji pengertian harfiahnya secara konseptual maka,  definisi kinerja menurut Miner, dapat didefinisikan sebagai kesesuaian perilaku kelompok dan individu dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi.[1] Soeprihanto membatasinya sebagai “hasil kerja seorang karyawan selama masa periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran/kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan telah disepakati bersama.[2] Merujuk pada rangkaian definisi tersebut, maka kinerja pada dasarnya adalah sama dengan prestasi kerja atau unjuk kerja atau pencapaian pelaksanaan kerja selama periode tertentu yang dapat dicapai dengan menggunakan keterampilan dan upaya tertentu dan dilaksanakan secara legal, serta berlandaskan pada etika dan moral.

Berdasarkan definisi kinerja tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan anggaran berbasis kinerja berarti prestasi kerja apa yang harus dicapai oleh pengelola anggaran keuangan negara selama periode tertentu, tentunya berlandaskan pada sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan negara  adalah tingkat efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan masing- masing program dan kegiatannya bagi suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu diharapkan mempunyai kemampuan teknis secara efisien dan efektif dengan wawasan yang komprehensif dan proporsional.

Aparat instansi pemerintah harus mampu menjabarkan wawasannya ke dalam visi mereka berlandaskan kepada pemahaman tentang melakukan “ premiset “ masing-masing unit melalui kemampuan melakukan analisis kebijaksanaan (policy analysis) perencanaan (planning) dan perencanaan program (Programme Planning). Berdasarkan visi yang terbentuk, selanjutnya memformulasikan MISI-nya dengan mempergunakan instrumen pengembangan pada masing-masing fungsiorganisasi. Indikator kinerja (performance indicator) dinilai dari sejauhmana kemampuan organisasi dalam mengoperasionalisasikan fungsi  manajemennya dan menjadi tolok ukur kemampuan aparat dan merupakan wujud pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Untuk maksud-maksud di atas maka kegiatan penyiapan tentang perencana-an strategi, pengukuran kinerja dan sistem evaluasinya serta media akuntabilitas kinerja merupakan kunci-kunci penting yang perlu dikenali, dipahami dan diseleng-garakan instansi. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat mengungkap suatu pertanggungjawaban hal-hal yang lebih penting dan lebih menyeluruh, dari awal perencanaan sampai kepada evaluasi suatu kegiatan/akitivi-tas/program yang merupakan bagian tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah.

Penetapan tujuan dan sasaran menjadi sangat strategis karena merupakan hasil pengkajian dari pernyataan misi yang dapat saja berisikan suatu kebijaksanaan untuk jangka waktu tertentu (misalnya, lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan) yang akan dilakukan upaya mencapai hasil yang telah ditetapkan. Tujuan hendaknya harus dapat mengekspresikan sutau kondisi di masa datang yang dapat dicapai. Sedangkan sasaran sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pencapaian sasaran dapat diukur dengan jelas dan mudah. Tujuan dan sasaran dari suatu Instansi pemerintah biasanya terungkap dalam sasaran lima tahunan (Sarlita) Instansi pemerintah tersebut.

Kinerja dari sudut pandang proses adalah suatu proses kerja dari seseorang / badan hukum atau pimpinan kolektif dengan tindakan mengerjakan yang dikehendaki sesuai harapan untuk pencapaian tujuan tertentu, sedangkan dari sudut pandang hasil merupakan prestasi kerja dalam rangka pencapaian hasil yang diinginkan sebagai pengukuran dari hasil-hasil suatu pekerjaan.

Mengingat pimpinan organisasi mempunyai berbagai keterbatasan baik menyangkut waktu, pengetahuan, skill teknis yang diperlukan maka, pada prinsipnya keberhasilan pekerjaan seorang pimpinan dalam suatu organisasi dikarenakan karena orang lain, oleh sebab itu diperlukan gerakan secara terpadu tentang pertanggung-jawaban kinerja dalam suatu instansi/organisasi.

Esensi dari sistem pengukuran dan penilaian kinerja akan terfokus pada pengambilan tindakan pada setiap kegiatan, pemanfaatan sumber daya dan hasil yang dicapai pada saat tertentu, di mana instansi pemerintah dalam upayanya menuju tujuan dan sasaran umum yang ditetapkan dalam rencana strategisnya. Dengan demikian, sistem pengukuran kinerja ini harus mengukur hasil, akibat, atau hasil dari pengeluaran anggaran pemerintah terhadap program penyelenggarannya

Dalam implementasinya anggaran berbasis kinerja sejak tahun 2001 sampai sekarang pemerintah telah menganut system anggaran berbasis kinerja dengan prinsip anggaran surplus/deficit. Berdasarkan struktur anggaran berbasis kinerja maka anggaran selain dirinci menurut organisasi dan jenis belanja dirinci pula menurut fungsi, sedangkan konsekuensi dari penetapan rincian anggaran menurut organisasi bahwa setiap pergeseran bagian dari anggaran harus dengan persetujuan DPR.  Bentuk anggaran tidak lagi menggunakan model dua sisi/horizontal (T-account) tetapi menggunakan model vertical (I-account) sebagaimana ketentuan UU nomor 17 2003 yaitu dengan struktur yang terdiri atas;

a)     Pendapatan

Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Hibah

b)    Belanja

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dan belanja negara

Belanja modal

c)     Pembiayaan

Penerimaan, dapat berupa pinjaman dari sector perbankan, privatisasi dan penjualan asset BUMN, penjualan obligasio, pinjaman luar negeri, dan lain-lain

Pengeluaran, dapat berupa pelunasan obligasi pemerintah, pembayaran pokok dan bunga cicilan pinjaman luar negeri, dan lain-lain

 

 

  1. 2.     IMPLIKASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara memberikan implikasi yang cukup luas, bukan hanya dirasakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah namun masyarakat luas secara tidak langsung akan ikut terlibat dan bertanggungjawab, seperti menyangkut perubahan paradigma terhadap tatanan keuangan Negara yang transparan, professional dan akuntabel. Hal ini memberikan implikasi terhadap kesediaan pemerintah sebagai penanggung gugat, sedangkan pengugatnya adalah masyarakat luas dari berbagai elemen bangsa, terutama terhadap gugatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik menyangkut pertanggungjawaban substansial, moralitas dan kinerja. Hal ini tidak dapat dihindari, mau atau tidak, senang atau tidak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus transparan mengingat system anggaran berbasis kinerja ini memberikan implikasi keleluasan pengurusan keuangan Negara, dan berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 telah ditegaskan pula bagaimana meningkatnya peranan BPK selaku eksternal control dalam menggugat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara, baik secara represif maupun preventif.

Tuntutan professional bagi pengelola keuangan Negara berbasis kinerja ini telah pula ditegaskan oleh UU nomor 17 tahun 2003, hal ini memberikan implikasi bahwa unit instansi pengelola keuangan Negara harus professional menguasai system akuntansi pemerintahan, baik menyangkut laporan real APBN/APBD, penyusunan neraca, laporan aliran kas dan bukti-bukti catatan laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

Dari sudut pandang tuntutan hasil, anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan proses yang terukur, logic dan dapat dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan organisasi, jenis belanja maupun fungsinya, oleh sebab itu anggaran berbasis kinerja ini disusun berdasarkan kebutuhan actual. Hal ini memberikan implikasi terhadap skala perioritas, baik menyangkut keseimbangan program pembangunan seperti untuk kebutuhan keseimbangan perekonomian, pembiayaan pertahanan keamanan, migrant penduduk akibat bencana alam, pembangunan infra dan supra struktur, pembiayaan politik, pendidikan, kesehatan masyarakat dan lainnya. Secara komprehensif pemerintah pusat maupun daerah benar-benar mengkaji berdasarkan skala perioritas mana yang didahulukan pada saat terkini.

 

  

  1. 3.     PENYUSUNAN ANGGARAN BERSKALA PERIORITAS

Sebagaimana perubahan paradigma berdasarkan tuntutan reformasi keuangan negara, maka anggaran berbasis kinerja pada dasarnya berorientasi pada hasil, hal ini berarti apa yang tepat dan wajar dilaksanakan berdasarkan penyusunan rencana program yaitu berdasarkan skala perioritas, baik menyangkut keseimbangan pereko-nomian, pembiayaan politik, pembiayaan pertahanan keamanan maupun migrasi penduduk serta pembiayaan penanggulangan bencana alam serta pembangunan infra struktur. Untuk menyusun program dan kegiatan-kegiatan dari anggaran berbasis skala perioritas tersebut dapat disusun berdasarkan analisis perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang telah mempertimbangkan strategi yang terbaik dari kajian peluang dan kendala yang sedang dihadapi bangsa serta memanfaatkan secara optimal berbagai kelebihan sumber daya yang ada.

Secara ekonomis tujuan pembangunan ekonomi dan pola pengeluaran Negara pada prinsipnya ditujukan untuk kehidupan masyarakat luas termasuk peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup, setiap orang pada prinsipnya menginginkan peningkatan nilai yang lebih baik dari sebelumnya untuk kesejahteraan yang merata. Sehubungan dengan hal tersebut merupakan kajian yang tidak mudah bagi pemerintah untuk memberikan skala perioritas bagi program-program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kewajiban-kewajiban Negara yang telah diuraikan di atas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu kajian konseptual tentang rencana yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu yang dapat mengadopsi berbagai keinginan dari berbagai lapisan dan elemen masyarakat luas, suatu formula yang sangat memberikan solusi terbaik adalah memperioritaskan pemanfaatan berbagai keunggulan yang ada dari sumber daya bangsa dalam rangka menjangkau peluang keberhasilan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Bila diformulasikan dengan mempertimbangkan berbagai pendapat para pakar, maka perencanaan adalah proses mengambil keputusan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai strategi dan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengurangi masalah dan ketidakpastian dalam rangka mencapai masa depan. Masalah, hambatan dan tantangan yang jelas akan dialami suatu Negara disebabkan oleh adanya berbagai keterbatasan dari sumber daya yang dimiliki, atau bahkan cara, metode dan kiat-kiat masyarakatnya yang belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya, oleh sebab itu  diperlukan suatu perencana yang memenuhi syarat logis, mudah dimengerti, masuk akal, fleksibel terhadap dinamika kinerja, objektif menyangkut kepentingan umum, memperhatikan kendala, lingkungan fisik dan sosial. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa secara menyeluruh tentang pemahaman yang harus dilaksanakan.

Sementara pengertian secara harfiah dari strategi adalah berawal dari manufer kekuatan untuk memenangkan suatu peperangan dalam menghadapi musuh, namun dalam perjalanan waktu secara mendasar telah dikembangkan untuk kepentingan organisasi profit oriented maupun social oriented yaitu sebagai determinasi mendasar bagi kebutuhan jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan berbagai keterbatasan sumber daya dalam rangka memperoleh peluang-peluang dimasa akan dating

Jadi Pada prinsipnya suatu strategi dapat menentukan tujuan jangka panjang, program aksi, perioritas menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Disamping itu suatu strategi akan memberikan manfaat dan kontribusi pada stakeholder dalam rangka pencapaian kepuasan total. Secara sintesis dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu siasat untuk mencari jalan dalam mengatasi masalah dan memberikan arahan kegiatan untuk mencapai tujuan melalui penggunaan sumber daya secara produktif

Berdasarkan kajian tersebut di atas maka perencanaan strategis adalah suatu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi atau entitas lainnya, apa yang harus dikerjakan dengan mengerjakan hal seperti itu. Jadi perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan bagi keputusan sekarang. Perencanaan strategis juga dapat menfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, serta membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusannya.

Dalam tatanan skala perioritas yang berdasarkan kajian perencanaan strategis untuk penyusunan system anggaran berbasis kinerja baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya jangka menengah dan terpadu, maka perioritas yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyusun program-program per sector seperti yang dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah pada kabinet sekarang. Hal yang perlu diperhatikan adalah diantaranya :

  1. 1.     Indikator apa yang dihasilkan dari implikasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam rangka stabilitas perekonomian negara, mengingat indikator ini sangat signifikan memberikan kontribusi terhadap penyusunan program-program jangka menengah yang terpadu.
  2. 2.     kajian perioritas berdasarkan perencanaan strategis melahirkan rumusan pembangunan jangka menengah dan terpadu, yaitu berupa program-program yang lahir berdasarkan analisis kolaborasi antara keunggulan sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia serta antisipasi memperoleh peluang keberhasilan pembangun-an terutama disektor perekonomian.

Untuk mengukur kinerja dari hasil atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta tugas-tugas lainnya dari suatu unit organisasi instansi pemerintah agar dapat mencapai maksud dari manfaat seperti tersebut di atas, dibutuhkan suatu pola pengukuran kinerja instansi pemerintah tertentu yang secara umum dapat diterapkan di instansi-instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pola-pola yang bersifat umum tersebut dapat dimulai dengan menerapkan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan evaluasinya. Beberapa ahli telah sepakat dengan suatu definisi tentang perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang terus menerus dari suatu penerapan keputusan sistematis berdasarkan pengetahuan yang luas tentang masa depan, mengorganisasinya secara sistematik sesuai dengan  usaha yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk membandingkan hasil dari keputusan dengan rencana yang sudah ditetapkan melalui umpan balik yang sistematis pula.

Jadi pada prinsipnya perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Pada umumnya perencanaan strategik mencakup :

a)     Analisis lingkungan untuk menentukan kendala dan kesempatan yang spesifik.

b)    Penilaian untuk menentukan kemampuan dan sumber daya utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang kompetitif pada situasi yang ada.

c)     Kemampuan mengintegrasikan sumber daya pada kesempatan yang spesifik dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Butir-butir a), b) dan c) adalah salah satu cara untuk mengenali “ PREMISE “ pemegang Tugas pokok.

d)    Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas.

e)     Menciptakan beberapa kebijaksanaan, rencana, program dan pokok Instansi pemerintah dan instansi lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan anggaran berskala perioritas dapat disusun berdasarkan perencanaan strategis, dimana kajiannya harus memperhatikan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, di samping melihat peluang dan kesempatan-kesempatan, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Para manajer/pejabat instansi pemerintah hendaknya memperhatikan faktor- faktor kritis dalam rangka mencapai keberhasilan (Critical Success Factors).

Penetapan sasaran-sasaran tersebut dilakukan secara realistis dengan perencanaan proses operasionalnya lebih mudah ditetapkan. Perencanaan strategi membantu pengambilan keputusan memilih secara rasional di antara berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta hasil yang diharapkan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 


B A B    IV

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN ANGGARAN

 

 

 

  1. 1.     PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BERBASIS KINERJA

 

Pembiayaan dan pengeluaran keuangan negara diperlukan kajian perioritas yang didasarkan pada rencana strategis, hal ini berarti berlandaskan pada pendekatan misioner byang bertumpu pada pencapaian hasil yang akan dicapai, oleh sebab itu dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan anggaran berbasis kinerja ini harus mempunyai rencana target yang akan dicapai,  oleh sebab itu fungsi utama dari suatu sistem anggaran berbasis kinerja  adalah untuk mempermudah penilaian atas berbagai usulan dan untuk membandingkan kebaikan dari masing-masing usulan tersebut, sehingga diperkirakan mampu dijadikan pedoman untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pembiayaan berbagai program yang bermanfaat bagi publik.

Efektivitas dan efisiensi suatu pemanfaatan anggaran dapat dikaji dalam suatu siklus anggaran, yaitu dimulai dari penetapan awal perencanaan anggaran, pengelola-annya dan pertanggung-jawaban. Sebagaimana yang diketahui bahwa pemahaman harfiah dari pencapaian secara efektif dapat terjadi apabila nilai capaian yang ada dari pelaksanaan suatu program sejalan dengan apa yang direncanakan, sedangkan pencapaian secara efisien dapat ditentukan berdasarkan suatu ukuran nominal baik berupa penggunaan dana, pemanfaatan waktu maupun  tenaga.

 

  1. a.     PENETAPAN ANGGARAN BERSKALA PERIORITAS

Dalam rangka penetapan perencanaan anggaran yang berdasarkan acuan dari UU nomor 17 tahun 2003, maka sistem anggaran disusun berdasarkan anggaran berencana dan berprogram, yaitu pengeluaran negara diperlukan dalam kajian skala perioritas yang didasarkan pada rencana strategis pelaksanaan program. Untuk membuktikan bahwa apakah rencana anggaran tersebut efektif dan efisiennya dapat dianalisis berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Apakah rencana anggaran yang ditetapkan sejalan dengan analisis kebijakan moneter dan fiskal

Rencana program apakah telah disusun berdasarkan pelaksanaan program yang mempunyai skala perioritas.

Situasi dan kondisi, dimana hal ini dapat dipedomani sebagai faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program.

Sumber penerimaan, yang jelas berdasarkan skala perioritas penerimaan negara

Pengaruh dan implikasi dari penetapan rencana tersebut sejalan tidak dengan analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta skala perioritas berdasarkan program ajangka menengah yang terpadu.

Berdasarkan pasal 12 dan 13 UU 17 Tahun 2003 tersurat bahwa anggaran disusun berdasarkan pembiayaan fungsional dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada, dan bahkan apabila terjadi surplus maka pertanggung-jawaban diarahkan bagi regenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan hutang, pembentukan dana cadangan dan peningkatan jaminan sosial dan lain-lain untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang terbaik bagi penyusunan anggaran berbasis skala perioritas, maka langkah awal perlu melakukan scanning lingkungan. Suatu analisis lingkungan dapat difokuskan secara internal maupun eksternal, secara internal pada prinsipnya merupakan kegiatan inventarisasi situasi, identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, dan evaluasi tentang kapasitas organisasi dalam menghadapi masalah, dan memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal.  Adapun tahapan scanning internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

Scanning internal perlu mempertanyakan :

Tahap 1,

-          Sudahkah kebutuhan pelanggan terpenuhi

-          Sudakah barang/jasa yg dihasilkan berkualitas tinggi

-          Perubahan apa yang terjadi dalam lingkungan intern

-          Adakah reorganisasi

-          Adakah perbaikan dalam keadaan stagnasi menurun

 

Tahap 2, Aspek aktivitas yang berjalan

-          Identifikasi program dan kegiatan yg berjalan

-          Apakah semua program & kegiatan berjalan baik

-          Apakah pengukuran kinerja sudah ada

-          Bagaimana pendapat pelanggan dan stakeholder terhadap hasil pelaksanaan program

-          Apakah perencanaan, penganggaran berkualitas dan terintegrasi

 

Tahap 3, Mencari areal/hal-hal yang perlu perbaikan

-          Kemajuan & kekuatan apa yang ada dalam organisasi

-          Bagaimana kekuatan tersebut dibangun

-          Kekurangan dan kelemahan apa yg ada dalam organisasi

-          Kekurangan dan kelemahan apa yg ada pada sumber daya organisasi

-          Bagaimana kelemahan tersebut dapat diatasi bila ada

-          Hambatan apa yg tidak memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan

 

Sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi kegiatan mengidentifikasi peluang dan ancaman yg terjadi, dan mengantisipasinya untuk perubahan lingkungan di masa akan datang.

Scanning eksternal perlu mempertanyakan;

 

Tahap 1, Apa saja yg termasuk di lingkungan eksternal

  • Status fiskal yang berlaku
  • Elemen apa yang sejalan dengan organisasi
  • Elemen apa yang kritis merintangi organisasi
  • Isue/problem penting yg dihadapi
  • Kejadian/kebijakan yg berpengaruh terhadap organisasi

 

Tahap 2, bagaimana Lingkungan tersebut berbeda pada masa datang

  • Perkiraan pengeluaran dan anggaran untuk 5 tahun mendatang
  • Kekuatan ditempat kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan

 

3.  PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Berdasarkan pokok-pokok kajian kebijakan fiskal dan moneter dalam kerangka ekonomi makro, maka APBN dan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja dan pembiayaan, dan pengelolaan keuangan negara tersebut diharapkan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi pemerintah. Adapun kewajiban-kewajiban itu antara lain adalah :

Mempersiapkan, memelihara dan melaksanakan pertahanan negara dari intervensi negara lain

Mempersiapkan, memelihara dan melaksanakan keamanan negara

Menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial

Menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan

Menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat

Dari berbagai kewajiban yang telah digariskan bverdasarkan konstitusi UUD seperti contoh tersebut di atas, maka berdasarkan kajian perencanaan strategis yang melahirkan skala perioritas selanjutnya perlu adanya pertimbangan agar dapat selalu menjaga stabilitas perekonomian, dan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban tersebut pemerintah memerlukan dana yang cukup, yang harus disediakan dalam APBN dan APBD, dan masing-masing kebijakan dari tahun ketahun pada dasarnya mempunyai skala perioritas untuk berbagai pengeluaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan rincian berdasarkan UU nomor 17 Tahun 2003. baik tentang pengeluaran negara maupun pemerintah daerah, demikian juga menyangkut sumber-sumber penerimaan negara maupun sumber penerimaan pemerintahan daerah.

FORMAT  APBN

  1. A.    Pendapatan negara dan hibah
    1. I.      Penerimaan dalam negeri
      1. 1.     Penerimaan perpajakan
      2. 2.     Penerimaan negara bukan pajak
      3. II.     Penerimaan hibah

 

  1. B.    Belanja negara
    1. I.      Belanja pemerintah pusat
      1. 1.     Belanja pegawai
      2. 2.     Belanja barang
      3. 3.     Belanja modal
      4. 4.     Pembayaran bunga utang
      5. 5.     Subsidi
      6. 6.     Belanja hibah
      7. 7.     Bantuan sosial
      8. 8.     Belanja lain-lain
      9. II.     Belanja untuk daerah
        1. 1.     Dana perimbangan
        2. 2.     Dana otonomi khusus dan penyesuaian
        3. C.    Keseimbangan primer
        4. D.    Surplus / defisit / anggaran
        5. E.    Pembiayaan

 

MACAM PENGELUARAN NEGARA

 

Jenis pengeluaran dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu  sebagai berikut :

  1. 1.     Pengeluaran yang sebagian atau seluruhnya bersifat self liquditing, yaitu pengeluaran dari masyarakat yang menerima barang-barang / jasa-jasa yang diberikan pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau proyek-proyek produktif barang ekspor.
  2. 2.     Pengeluaran yang reproduktif, yaitu pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan secara ekonomis bagi masu sehingga mampu meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kemudian dengan memfungsikan pajak pada akhirnya akan dapat menaikkan penerimaan negara.
  3. 3.     Pengeluaran yang tidak self liquiditing dan tidak produktif, yaitu pengeluaran yang dapat langsung menghibur atau kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, atal bidang-bidang rekreasi, pendirian monument, objek turisme, dan sebagainya. Pengadaan obyek-obyek tadi dapat pula menaikkan pendapatan nasional sebagai kibat dari jasa-jasa objek tersebut.
  4. 4.     Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya biaya untuk pembiayaan pertahanan/perang, meskipun pada saat pengeluarannya penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
  5. 5.     Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak yatim. Jika hal ini tidak dilakukan lebih dini, kebutuhan pemeliharaan (pendidikan dan kesejahteraan) anak-anak yatim itu akan lebih besar pada usia tua.

 

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEREKONOMIAN

 

  1. 1.     Kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
  2. 2.     Ada beberapa sektor perekonomian yang terpengaruh karena pengeluaran negara seperti, antara lain sektor produksi, distribusi, konsumsi masyarakat dan keseimbangan perkonomian.

 

PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH

 

Pengeluaran pemerintah daerah kabupaten / kodya

Pengeluaran pemerintah daerah kabupaten / kodya terdiri dari belanja, bagi hasil pendapatan ke desa dan pengeluaran pembiayaan.

1)     Belanja terdiri dari :

a)     Belanja operasi, terdiri dari :

(1)   Belanja Pegawai

(2)   Belanja Barang Dan Jasa

(3)   Belanja Pemeliharaan

(4)   Belanja Dinas

(5)   Belanja Pinjaman

(6)   Belanja Subsidi

(7)   Belanja Hibah

(8)   Belanja Bantuan Sosial

(9)   Belanja Operasi Lainnya

b)    Belanja moda, terdiri dari :

(1)    Belanja Asset Tetap

(2)    Belanja Asset Lainnya

c)     Belanja tak terduga :

2)     Bagi hasil pendapatan ke Desa / kelurahan, terdiri dari :

a)     Bagi hasil pajak ke desa / kelurahan

b)    Bagi hasil retribusi ke desa / kelurahan

c)     Bagi hasil pendapatan lainnya ke desa / kelurahan

3)     Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari

a)     Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

b)    Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah  Pusat

c)     Pembayaran Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

d)    Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMN

e)     Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMD

f)      Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Dalam Negara Lainnya

g)    Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah

h)    Pemberian Pinjaman Kepada BUMN

i)      Pemberian Pinjaman Kepada BUMD

j)      Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat

k)     Pemberian Pinjaman Kepada Daerah Otonom Lainnya

Catatan :

Jenis pengeluarna (belanja) negara / pemerintah daerah tingkat propinsi / kabupaten / kota dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Lebih lanjut, lihat format laporan realisasi anggaran pada bab terakhir buku ini.

Lebih lanjut : lihat contoh realisasi anggaran (APBN dan APBD Propinsi / kabupaten / kota) sesuai standar akuntansi pemerintah, pernyataan 01 mengenai realisasi anggaran.

 

 

PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA

 

Penerimaan atau pendapat pemerintah daerah kabupaten kota terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan, lain-lain pendapat yang sah, dan penerimaan pembiayaan.

  1. 1.     Pendapatan asli daerha, terdiri dari :
    1. a.     Pendapatan pajak daerah
    2. b.    Pendapatan retribusi daerah
    3. c.     Pendapatan bagian laba BUMN dan investasi lainnya
    4. 2.     Pendapatan dana perimbangan, terdiri dari :
    5. 3.     Lain-lain pendapatan yang sah, terdiri dari :
    6. 4.     Penerimaan pembiayaan, terdiri dari :
  1. Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB
  2. Pendapatan Daerah dari Pajak Penghasilan
  3. Pendapatan Bagian Daerah dari SDA
  4. Dana Alokasi Umum
  5. Dana Alokasi Khusus
  1. Pendapatan hibah
  2. Pendapatan dana darurat
  3. Pendapatan lain-lain
  1. Sisa lebih perhitungan anggaran

 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

 

  1. 1.     Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi / Kabupaten / Kota.
  2. 2.     pendapatan daerah adalah hak pemerintah darah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
    1. a.     APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah
    2. b.    Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
    3. c.     Surplus penerimaan daerah dapat diguakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
    4. d.    Dalam hal surplus penrimaan daerah sebagaimana dimaksud diatas akan digunakan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan daerah, pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dahulu dari DPRD.

 

 

4.  PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA (APBN & APBD)

Secara umum pertanggungjawaban kinerja pemerintah dapat diuraikan berdasarkan pertanggung-jawaban secara substansial maupun pertanggung-jawaban secara moralitas. Hal ini berlaku bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah,

Secara substansial maka pertanggungjawaban dapat dikaji berdasarkan posisi keuangan dan arus kas. Umumnya pertanggungjawaban ini disajikan dalam beberapa kaidah berdasarkan pedoman UU nomor 17 Tahun 2003, yaitu;

a)     Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Daerah (APBD)

b)    Laporan rincian yang tertuang dalam bentuk neraca keuangan dan kekayaan pemerintah, hal ini berarti dapat melihat perkembangan kekayaan pemerintah pusat  dan daerah.

c)     Laporan arus kas

d)    Catatan laporan keuangan, hal ini menyangkut bukti-bukti autentik dari penerimaan dan pengeluaran

 

STANDAR LAPORAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

 

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Standar Akuntansi Pemerintah yuang disusun oleh suatu komite standar yang independen. Adapun standar Akuntansi pemerintahan terdiri atas:

a)     Laporan Keuangan

b)    Laporan Realisasi Anggaran

c)     Laporan Arus Kas

d)    Catatan atas Laporan Keuangan

e)     Akuntansi Persediaan

f)      Akuntansi Investasi

g)    Akuntansi Aset Tetap

h)    Konstruksi

i)      Kewajiban-kewajiban

j)      Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

k)     Laporan Keuangan Konsolidasi

(catatan; untuk mengetahui isi lengkap Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 s/d 11 dapat mendownload WEB address Badan Akuntansi Keuangan Negara, Departemen Keuangan; http//www.bakun.go.id)

Sedangkan laporan dalam kategori moralitas, maka umumnya dapat disajikan berdasar pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Laporan LAK ini sangat komplit dan komprehensif mengingat kajian dimulai dari penetapan visi misi kemudian analisis penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan berdasarkan kebijakan pimpinan unit yang dirinci berdasarkan pelaksanaan program yang dilengkapi analisis dari berbagai indikator keberhasilan atau kegagalannya.


[1] John B. Miner, Industrial Organizational Psychology (New York: McGraw-Hill International Edition, 1992), p. 612.

[2] John Soeprihanto, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan (Yogyakarta: BPFE, 2000), p. 7.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s